Berita-Bmr.com Bolmong – Kepemimpinan Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong), Yusra Alhabsyi dan Wakil Bupati, Dony Lumenta, langsung tancap gas. Bukti awalnya terlihat dari capaian gemilang Pemkab Bolmong yang meraih skor 71,58 dalam evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2024 oleh Kementerian PANRB.
Angka ini bukan hanya melampaui skor tahun sebelumnya yang berada di angka 56,22, tetapi juga melebihi rata-rata nasional kabupaten/kota yang tercatat di angka 69,46.
Lompatan signifikan sebesar 15,36 poin ini mencerminkan arah kepemimpinan yang progresif dan berorientasi pada hasil. Yusra dan Dony sapaan akrab kedua pemimpin muda Bolmong ini, membuktikan komitmen mereka dalam membenahi tata kelola pemerintahan sejak awal masa jabatan.
Capaian tersebut diraih dari kerja sistemik yang melibatkan semua lini pemerintahan daerah. Evaluasi dari Deputi RB-Kunwas KemenPANRB menilai berbagai aspek, mulai dari kualitas perencanaan aksi (Renaksi), mekanisme monitoring dan evaluasi (Monev), hingga keterlibatan aktif perangkat daerah pengampu.
Tak hanya indikator teknis birokrasi, berbagai faktor berdampak seperti penurunan prevalensi stunting, peningkatan investasi, penggunaan produk dalam negeri (TKDN), pengendalian inflasi, dan pengurangan angka kemiskinan turut menjadi pendorong utama nilai tinggi ini.
Sekretaris Daerah Bolmong, Abdullah Mokoginta, menyebut capaian ini sebagai buah dari kolaborasi yang solid di bawah arahan Bupati Yusra Alhabsyi dan Wakil Bupati Dony Lumenta.
“Sinergi yang dibangun antar-perangkat daerah benar-benar terasa. Ini bukan hanya soal angka, tapi tentang arah baru reformasi birokrasi yang nyata,” ujarnya.
Dengan semangat yang diusung Yusra dan Dony, Pemkab Bolmong kini berada di jalur cepat menuju tata kelola pemerintahan yang modern dan responsif. Di usia ke-71 tahun Kabupaten Bolmong, capaian ini menjadi kado istimewa sekaligus titik awal menuju pelayanan publik yang semakin prima.
Indikator Penilaian Reformasi Birokrasi oleh KemenPANRB:
Indeks Pelayanan Publik (IPP)
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Reformasi Hukum
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Pengelolaan Statistik Sektoral
