Berita-BMR.Com | BOLMONG — Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Yusra Alhabsyi SE MSi menerima kunjungan kerja Tim Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara, Rabu (19/11/2025) pagi, di ruang kerjanya.
Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Ombudsman dan Pemerintah Kabupaten Bolmong dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pencegahan maladministrasi.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Yusra didampingi sejumlah pejabat Pemkab Bolmong, antara lain Asisten I Deker Rompas, Kepala Inspektorat Rio Lombone S.STP, Kabag Organisasi dan Kepegawaian Jenli Mongilong, Kepala Dinas Sosial Erni Mokoginta, serta Direktur RSUD Datoe Binangkang, Yusuf Detu.
Tim Ombudsman Sulut dipimpin Kepala Perwakilan Meillany Fransisca Limpar, didampingi Asisten Muda I Sayyid Muhammad Hasyim Albaar, Asisten Muda I Virgina Sheren Bawole, serta Penelaah Teknis Kebijakan Yusuf Cacha Arimatea.
Dalam kesempatan itu, Meillany menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas keterbukaan Bupati Yusra dan jajaran Pemkab Bolmong.
“Luar biasa, sangat terbuka dengan siapa pun. Apalagi Bupati Yusra sangat menerima kami dengan baik. Ini patut kami berikan apresiasi tinggi. Istilahnya, tidak kenal maka tak sayang, dan ternyata Bolmong membuka peluang itu,” ungkap Meillany.
Ia menegaskan, keterbukaan ini menjadi modal penting untuk memperkuat sinergitas dan kolaborasi Ombudsman dengan pemerintah daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Ombudsman menyampaikan sejumlah program strategis yang dapat dijalankan bersama Pemkab Bolmong, khususnya dalam kerangka pencegahan maladministrasi dan peningkatan layanan publik.
Salah satu program yang diusulkan adalah pembentukan vocal point atau narahubung Ombudsman di lingkungan Pemkab Bolmong.
Dengan adanya narahubung, setiap kendala atau indikasi maladministrasi di daerah bisa langsung dikomunikasikan dengan Ombudsman tanpa hambatan.
“Tujuannya agar proses penyelesaian masalah lebih cepat, efektif, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan di Pemkab Bolmong,” jelas Meillany.
Selain isu pengawasan pelayanan publik, Ombudsman Sulut juga menyampaikan rencana pengusulan berbagai program penguatan kapasitas SDM, termasuk pelatihan bahasa isyarat dan peningkatan soft skill aparatur.
Program ini dinilai penting untuk membentuk aparatur yang lebih adaptif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
