Berita-BMR.Com Bolmong – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) tancap gas menghadapi lonjakan harga pangan, khususnya beras. Dalam rapat koordinasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar di ruang rapat lantai dua Kantor Bupati, Rabu (2/7/2025), Bupati Bolmong Yusra Alhabsyi, SE, menegaskan pentingnya langkah cepat dan terukur dalam menjaga stabilitas harga serta stok pangan di daerah.
Rapat penting ini turut dihadiri sejumlah unsur strategis, mulai dari Kepala Bulog Bolmong, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kepala Pengadilan Negeri Bolmong, Sekda, hingga jajaran dinas teknis terkait. Agenda utamanya: membedah persoalan pangan dan merumuskan solusi konkret untuk menekan laju inflasi.
Dalam arahannya, Bupati Yusra menyuarakan keprihatinan atas kenaikan harga beras yang mulai merangkak naik di pasaran. Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi dan ketersediaan beras, khususnya potensi penimbunan di tingkat penggilingan dan pengepul.

“Dinas Pertanian dan Perdagangan saya minta segera turun langsung ke lapangan, cek fakta soal dugaan penimbunan beras. Kita tidak boleh diam kalau ada praktik yang bisa merugikan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati membuka opsi untuk menggelar pasar murah sebagai langkah intervensi awal. Namun ia menegaskan, kebijakan itu hanya bersifat temporer.
“Pasar murah adalah bentuk antisipasi, tapi bukan solusi jangka panjang. Kita butuh langkah sistemik untuk menjamin kestabilan harga dan stok,” ujarnya.

Bupati berharap, dari forum TPID ini lahir ide-ide segar dan aksi nyata. Tujuannya jelas: meredam inflasi, menjamin kecukupan pangan, dan menjaga daya beli masyarakat Bolmong.
“Hari ini kita harus ‘rembug’, cari akar persoalan dan segera ambil langkah strategis. Jangan sampai harga pangan jadi beban masyarakat,” pungkas Yusra.
Di sisi lain, Kepala Bulog Bolmong, Ermino Alam, menyampaikan bahwa stok Beras Cadangan Pemerintah (BCP) masih aman untuk delapan bulan ke depan. Pihaknya siap mendistribusikan cadangan tersebut jika situasi mendesak.

“BCP bisa disalurkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan regulasi yang berlaku,” jelasnya.
Ermino juga membeberkan data harga yang menjadi sorotan. Menurutnya, lonjakan harga beras mulai terasa sejak bulan Juni. Sebelumnya, harga gabah di tingkat petani stabil di angka Rp 12.749 – Rp 13.880. Namun di bulan Juni, harga melonjak hingga Rp 15.167 – Rp 16.083, baik untuk beras non-premium maupun premium.
“Kami juga tetapkan harga pembelian gabah di kisaran Rp 6.500, dan beras di harga Rp 11.500. Tapi memang, tren kenaikan paling tajam terjadi bulan Juni kemarin,” imbuhnya.
Dengan sinergi antara Pemkab, Bulog, BPS dan semua pihak terkait, Pemkab Bolmong optimis mampu mengendalikan inflasi dan menjaga ketersediaan pangan dengan langkah konkret yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
(Advertorial)