Berita-Bmr.com Jakarta – Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pratama, menyampaikan apresiasinya atas langkah tegas yang diambil Polda Sulawesi Utara dalam mengusut kasus dugaan korupsi dana hibah ke Sinode GMIM.
Ia menegaskan kepada wartawan via telpon selular, kamis (24/04/2025) bahwa kasus yang melibatkan dana negara harus diusut tuntas demi kepentingan publik dan keadilan.
“Terkait tindak pidana korupsi, itu kan ranahnya Aparat Penegak Hukum (APH)! Dalam hal ini, Polisi, Kejaksaan, dan KPK. Kita memberikan apresiasi yaa, tindakan Polda Sulut dalam penanganan kasus korupsi, apalagi ini menggunakan dana negara,” ujar Haris.
Haris menekankan pentingnya proses hukum yang transparan dan tidak berhenti pada pencitraan semata.
Sehingga ia mencatat bahwa sudah ada beberapa pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Sekretaris Provinsi Inisial SK dan Ketua Sinode GMIM inisial HA, yang juga seorang pendeta.
“Semoga ini bukan hanya seremonial doang atau omon-omon. Karena ini sudah ada beberapa tersangka, termasuk Sekprov dan juga Pendeta, Ketua Sinode GMIM. Dan tentu ini menjadi pertanyaan masyarakat, apakah Polda Sulut berani secara terang benderang dalam mengungkap kasus korupsi dana hibah,” tegasnya.
Ia juga menyatakan keyakinannya bahwa masih banyak dugaan korupsi lain yang patut ditelusuri lebih lanjut oleh Polda Sulut.
“Soal Rio Dondokambey, ini juga jadi tantangan bagi Polda Sulut. Apalagi dia terkait dengan penguasa Sulut, atau ‘raja’ saya sebut, yang terkesan super power. Jadi jangan terkesan seremonial atau pencitraan,” sambung Haris.
Sebagai penutup, Haris memberikan apresiasi tidak hanya kepada Kapolda Irjen Pol Roycke Langie, tetapi juga kepada seluruh personel Polda Sulut yang dinilai telah menunjukkan kinerja luar biasa.
“Kinerja Polda Sulut ini dinilai luar biasa, sangat fantastis, apalagi pemeriksaan sudah hingga ke Sekprov dan ke penanggung jawab, yaitu mantan Gubernur Olly Dondokambey,” pungkasnya.
