Berita-BMR.Com KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota Kotamobagu menyatakan kesiapan penuh dalam menyukseskan program nasional Koperasi Merah Putih Desa/Kelurahan yang resmi diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Senin (21/7/2025).
Peluncuran kelembagaan 80.081 koperasi yang digagas sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan tersebut digelar di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dan diikuti secara daring dari seluruh Indonesia, termasuk oleh jajaran Pemerintah Kota Kotamobagu.
Bertempat di Aula Rumah Dinas Wali Kota, kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Kotamobagu, dr. Weny Gaib, Sp.M, Wakil Wali Kota Rendy Virgiawan Mangkat, S.H., M.H, Kapolres Kotamobagu, AKBP Irwanto, S.I.K., M.H, serta unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Sofyan Mokoginta, S.H., M.E., pimpinan OPD, para Camat, Lurah dan Sangadi, hingga pengurus koperasi desa/kelurahan se-Kota Kotamobagu.
Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi dan komitmen penuh atas inisiatif luar biasa dari Presiden Prabowo Subianto.
“Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden atas peluncuran program strategis Koperasi Merah Putih ini. Pemerintah Kota Kotamobagu siap mengikuti dan menjalankan seluruh arahan Bapak Presiden demi kemajuan ekonomi masyarakat di daerah,” ujar dr. Weny.
Wali Kota juga menegaskan bahwa keberadaan koperasi ini akan menjadi kekuatan baru dalam memperkuat ekonomi desa dan kelurahan, jika dijalankan dengan akuntabel dan profesional.
“Koperasi ini harus menjadi solusi nyata bagi penguatan ekonomi masyarakat. Tentu kami akan mengawasi dengan ketat jalannya program ini agar dana yang digelontorkan pemerintah pusat benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” tegasnya.
Wali Kota menambahkan, Pemerintah Kota Kotamobagu akan segera menyesuaikan struktur kelembagaan dan mendampingi koperasi yang sudah terbentuk agar siap menjalankan peran barunya sebagai penggerak ekonomi lokal berbasis masyarakat.
Peluncuran Koperasi Merah Putih ini menjadi simbol lahirnya gerakan ekonomi rakyat berbasis desa yang diharapkan mampu menekan kesenjangan sosial, membuka lapangan kerja, serta mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh pelosok Tanah Air – termasuk di wilayah Bolaang Mongondow Raya.
