Berita-BMR.com | JAKARTA — Komitmen Polri dalam memperkuat ketahanan pangan nasional kembali ditegaskan. Pada Jumat, 6 Februari 2026, Polri menggelar rapat koordinasi lintas sektor di Mabes Polri bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Rapat strategis ini menjadi forum konsolidasi nasional untuk membangun ekosistem pertanian jagung pakan ternak yang berkelanjutan, terintegrasi dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan kesejahteraan petani binaan Polri di seluruh Indonesia.
Rakor dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol Langgeng Purnomo, dan diikuti secara daring oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia.
“Pada 2025 Indonesia berhasil mencatatkan sejarah tanpa impor jagung pakan ternak. Rapat ini kami laksanakan sebagai evaluasi sekaligus konsolidasi agar strategi ketahanan pangan tahun 2026 berjalan lebih solid dan lebih baik,” ujar Brigjen Langgeng.
Di sektor hulu, Polri mengambil peran aktif sebagai penghubung antara kelompok tani jagung (Poktan) dan lembaga perbankan. Melalui sinergi dengan Himbara, Polri memfasilitasi petani mengakses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai solusi permodalan.
Implementasi nyata telah berjalan di sejumlah wilayah, seperti Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, di mana petani mendapatkan akses kredit untuk kembali menanam, memperluas lahan, dan meningkatkan produktivitas jagung.
Mewakili Himbara, Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko menyampaikan bahwa pada tahun 2026, BRI menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem jagung nasional.
Tak berhenti pada permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memastikan perlindungan harga di tingkat petani. Polri mengawal agar hasil panen tidak lagi jatuh ke tangan tengkulak dengan harga murah.
Sebagai langkah konkret, Polri memperkuat kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen jagung petani dengan harga yang berpihak pada petani.
Pengadaan jagung Bulog tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026, dengan target 1 juta ton jagung sebagai Cadangan Pangan Pemerintah, dengan harga Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami memastikan harga jagung di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah. Di Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini telah mendorong pembelian sesuai HPP Bulog, yakni Rp6.400 per kilogram,” tegas Brigjen Langgeng.
Program ketahanan pangan ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan lahan tidur, meningkatkan produksi jagung nasional, serta membebaskan petani dari jeratan tengkulak. Dengan pendampingan manajerial dan pembiayaan yang tepat, petani diharapkan mampu mengelola usaha tani secara profesional, membayar pinjaman tepat waktu, dan meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.
Melalui rapat koordinasi ketahanan pangan 2026 ini, Polri menegaskan perannya tidak hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai motor penggerak kemandirian pangan nasional dan kesejahteraan petani jagung Indonesia.
