Berita-BMR.Com | JAKARTA – Sejarah baru tercipta di Istana Negara, Senin (8/9/2025). Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik KH. Mochmad Irfan Yusuf Hasyim sebagai Menteri Haji dan Umrah serta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri. Pelantikan ini bukan sekadar seremoni, tetapi penegasan komitmen negara menghadirkan layanan haji yang lebih profesional, transparan, dan bebas masalah.
Langkah strategis ini menjawab berbagai persoalan klasik yang selama ini membayangi penyelenggaraan haji: mulai dari pengelolaan kuota, persoalan keberangkatan jamaah, hingga isu penyalahgunaan dana. Kini, semua mata tertuju pada kementerian baru ini, yang diharapkan menjadi garda terdepan dalam mewujudkan pelayanan haji tanpa celah.
Ucapan selamat dan dukungan mengalir deras, salah satunya dari Dewan Pimpinan Pusat Pro Jurnalismedia Siber (DPP PJS). Ketua Umum Mahmud Marhaba menyebut pembentukan Kementerian Haji dan Umrah sebagai langkah monumental.
“Selamat kepada KH. Mochmad Irfan Yusuf Hasyim dan Bapak Dahnil Anzar Simanjuntak. Kementerian ini adalah simbol komitmen ibadah umat Muslim. Semua dilakukan demi pengabdian yang tulus agar ibadah haji berjalan lancar. Kami berharap kementerian ini amanah dan bertanggung jawab, semata-mata karena Allah SWT,” tegas Mahmud.
Mahmud juga menekankan agar masalah masa lalu tidak terulang lagi.
“Jangan ada lagi haji yang batal berangkat. Jangan ada lagi kuota yang hilang. Negara harus hadir melayani umat, bukan sebaliknya,” pungkasnya.
Dukungan serupa datang dari jajaran pimpinan PJS lainnya, mulai dari H.M Farid Aljawi, SE., MH (Ketua Dewan Penasehat), Troy Pomalingo, SE., MM (Ketua Dewan Pembina), Rizaludin Kurniawan, M.Si (Ketua Dewan Pakar), hingga Dede Zaki Mubarok, S.Ag (Ketua Dewan Etik). Mereka sepakat bahwa sinergi antara kementerian dan media menjadi kunci menjaga marwah ibadah haji.
PJS berkomitmen mengawal kebijakan melalui pemberitaan yang positif, edukatif, dan berimbang. Tujuannya jelas: membangun kepercayaan publik dan memastikan pengelolaan ibadah haji yang bersih dari praktik curang.
Dengan dukungan penuh masyarakat dan pengawasan media, kehadiran Kementerian Haji dan Umrah diharapkan menjadi jawaban atas kegelisahan umat. Tidak ada lagi antrean panjang tanpa kejelasan, tidak ada lagi persoalan kuota, dan tidak ada lagi isu korupsi yang mencederai niat suci.
Pelantikan ini bukan sekadar pergantian pejabat, melainkan awal dari era baru pengelolaan ibadah haji yang lebih modern, transparan, dan berorientasi pada pelayanan prima.
Indonesia kini punya kementerian khusus yang siap memastikan setiap jamaah berangkat dengan tenang dan pulang membawa berkah.
