Berita-BMR.com | Kotamobagu – Komitmen Pemerintah Kota Kotamobagu dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil kembali ditegaskan melalui kunjungan kerja jajaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Utara di Kantor Wali Kota Kotamobagu, Rabu (25/02/2026).
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Kotamobagu, Weny Gaib, didampingi Kepala Inspektorat Daerah Rahfan Mokoginta serta Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Fenti Dilasandi Mifta. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan produktif, mencerminkan sinergi kuat antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas internal pemerintah.
Agenda utama pertemuan tidak sekadar silaturahmi, tetapi juga penguatan koordinasi dalam pengawasan serta evaluasi program prioritas pemerintah pusat yang tengah dilaksanakan di daerah. Salah satu fokus pembahasan adalah pelaksanaan program penanganan Tuberkulosis (TB) Paru yang menjadi bagian dari agenda strategis nasional di sektor kesehatan.
Wali Kota Weny Gaib menegaskan bahwa Pemerintah Kota Kotamobagu menyambut baik peran aktif BPKP dalam mengawal pelaksanaan program pusat di daerah. Menurutnya, pengawasan yang konstruktif menjadi bagian penting dalam memastikan setiap kebijakan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Dukungan dan pendampingan dari BPKP menjadi energi positif dalam memastikan program-program prioritas nasional benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Wali Kota.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Utara, Heru Setiawan, menyampaikan bahwa pihaknya tengah melakukan evaluasi terhadap Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bidang kesehatan, termasuk implementasinya di Kota Kotamobagu. Ia menegaskan kesiapan BPKP untuk terus mendampingi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengendalian dan akuntabilitas pelaksanaan program.
“Kami siap mengawal pemerintahan daerah, khususnya dalam pelaksanaan program strategis pemerintah pusat agar berjalan sesuai regulasi dan memberikan hasil optimal,” ungkapnya.
Melalui kolaborasi yang solid antara Pemkot Kotamobagu dan BPKP, diharapkan pelaksanaan program nasional—khususnya di sektor kesehatan—dapat berlangsung lebih terarah, transparan, dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Sinergi ini menjadi bukti bahwa Kotamobagu tidak hanya fokus pada realisasi program, tetapi juga pada penguatan tata kelola sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.
