Berita-BMR.com Kotamobagu – Wali Kota Kotamobagu, dr. Wenny Gaib, Sp.M, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan dan Asistensi Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berlangsung di Ruang Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, pada Rabu (12/3/2025).
Rakor ini digelar oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E, dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam menjalankan kebijakan anggaran yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Ia menegaskan bahwa seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus memastikan bahwa pengeluaran daerah difokuskan pada program yang benar-benar prioritas dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Tujuan utama Rakor ini adalah memastikan bahwa seluruh kebijakan penganggaran di Sulawesi Utara selaras dengan regulasi nasional. Pemerintah daerah harus mampu mengelola anggaran secara efisien dan tepat sasaran guna mendorong pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Gubernur Yulius Selvanus.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, dr. Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa efisiensi APBD 2025 harus dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu pergeseran dan perubahan anggaran.
“Aswacita, visi-misi kepala daerah, serta RPJMD harus menjadi dasar dalam menyusun anggaran yang efisien. Postur APBD harus berpihak pada rakyat, salah satunya dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem,” tegas Bima Arya.
Selain Wamendagri, materi mengenai gambaran umum pengelolaan keuangan daerah juga disampaikan oleh Direktur Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kemendagri RI, Dr. Sumule Tumbo, S.E, M.M.
Rakor ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulut, Dr. Johannes Victor Mailangkay, S.H., M.H., para kepala daerah se-Sulut, Sekretaris Daerah, jajaran OPD terkait, Inspektur Daerah, Kepala Badan Keuangan, serta Kepala Bagian Hukum dan Pengadaan Barang dan Jasa di masing-masing daerah.
Dengan adanya Rakor ini, diharapkan seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Utara dapat semakin memperkuat tata kelola keuangan yang efektif dan berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan.
