Berita-BMR.Com KOTAMOBAGU — Pemerintah Kota Kotamobagu terus menunjukkan keseriusannya dalam menghadapi tantangan ekonomi dan transformasi digital. Selasa (29/7/2025), Wali Kota Kotamobagu, dr. Weny Gaib, Sp.M, secara resmi membuka High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar di Aula Rumah Dinas Wali Kota, Jalan Ahmad Yani, tepat di jantung kota, depan Alun-Alun Boki Hontinimbang.
Kegiatan strategis ini diawali dengan laporan Kepala Badan Keuangan Daerah, Sugiarto Yunus, yang menegaskan bahwa pertemuan ini merujuk pada sejumlah regulasi nasional, antara lain Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang aksi pencegahan korupsi, Inpres Nomor 10 Tahun 2022 tentang percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, dan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 mengenai pengendalian inflasi nasional.
Sugiarto menggarisbawahi bahwa kemajuan teknologi digital saat ini membuka peluang besar bagi efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Langkah strategis melalui percepatan dan implementasi digitalisasi transaksi pemerintah menjadi kunci utama reformasi tata kelola,” ujarnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Wali Kota Kotamobagu Rendy Virgiawan Mangkat, S.H., M.H., Kapolres Kotamobagu AKBP Irwanto, S.I.K., M.H., mewakili Dandim 1303/Bolmong Letkol Inf Fahmil Harris SIP., Pasi Pers, Dandim 1303/Bolmong Kapten Inf Jansen Neang, mewakili Kajari, mewakili Ketua Pengadilan Negeri, Stenly Mewengkang SE., serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara, Joko Suptratikto, bersama para Asisten, Staf Ahli, para pimpinan OPD lingkup Pemkot Kotamobagu, serta para Sangadi dan Lurah,
Dalam sambutannya, Wali Kota Weny Gaib menekankan bahwa pertemuan ini lebih dari sekadar agenda tahunan.
“Ini adalah momen penting untuk konsolidasi lintas sektor demi mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa TP2DD berperan sebagai motor penggerak digitalisasi yang bukan hanya mempercepat efisiensi dan transparansi pemerintahan, tetapi juga mendukung visi Kotamobagu sebagai Smart City yang adaptif terhadap zaman. Di sisi lain, TPID punya tugas vital menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat melalui strategi yang responsif dan berbasis data.
Wali Kota juga mengungkapkan bahwa inflasi Kota Kotamobagu pada Juni 2025 tercatat sebesar 1,89% — masih dalam batas nasional. Namun, ia menyoroti adanya tekanan harga pada komoditas beras dan cabai rawit yang harus segera direspon.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota akan mengintensifkan pelaksanaan pasar murah setiap triwulan, memperkuat data neraca pangan berbasis aplikasi, serta mendorong kerja sama antar daerah dalam memperkuat rantai pasok bahan pangan strategis.
“Kita akan dorong integrasi sistem dan koordinasi lintas sektor. Fokus kita bukan hanya pada efisiensi, tapi juga ketahanan ekonomi masyarakat,” tandas Wali Kota Weny.
Tak lupa, ia juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk berkomitmen mendukung program Satu Data Indonesia. “Data digital keuangan dan inflasi menjadi pondasi utama pengambilan kebijakan berbasis bukti. Ini bukan pilihan, tapi keniscayaan,” pungkasnya.
