Berita-BMR.com Bolmong Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong), Yusra Alhabsyi, secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut), Kamis, 27 Maret 2025.
Dokumen penting tersebut diterima langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sulut, Bombit Agus Mulyo, dalam sebuah acara yang berlangsung di ruang pertemuan gedung BPK Perwakilan Sulut di Manado.
Dalam sambutannya, Bupati Yusra Alhabsyi menegaskan bahwa penyerahan LKPD ini merupakan wujud nyata transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. “Ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat serta komitmen dalam menjalankan tata kelola keuangan yang baik sesuai regulasi yang berlaku,” ujarnya.
Penyerahan LKPD ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Kepala BPK Perwakilan Sulut, Bombit Agus Mulyo, mengapresiasi Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Sulut yang telah menyerahkan LKPD Unaudited 2024 tepat waktu. “Kami menyampaikan apresiasi atas ketepatan waktu dalam penyerahan LKPD Unaudited ini. Saat ini dokumen yang diserahkan telah dinyatakan lengkap, dan kami telah berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah terkait laporan ini,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa setelah diterima, LKPD tersebut akan melalui tahap review untuk memastikan kewajaran laporan sebelum dilakukan pemeriksaan lebih mendalam. “Pemeriksaan rinci akan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan, dan hasilnya akan disampaikan dalam waktu sekitar dua bulan ke depan,” tambahnya.
Acara ini turut dihadiri dan dibuka langsung oleh Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling, SE. Selain itu, hadir pula 15 Kepala Daerah se-Sulut, Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala Badan Keuangan, Inspektur Daerah, serta jajaran BPK Perwakilan Sulut.
Penyerahan LKPD ini menandai langkah maju dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di Sulawesi Utara.
