Berita-BMR.com | Kotamobagu – Wali Kota Kotamobagu, Weny Gaib, menerima kunjungan jajaran Kantor Wilayah Hak Asasi Manusia (Kanwil HAM) dalam rangka koordinasi dan pembahasan program strategis yang akan dijalankan di Kota Kotamobagu sepanjang tahun 2026. Pertemuan berlangsung di Kantor Wali Kota dengan suasana hangat dan penuh keakraban.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota didampingi Asisten Bidang Pemerintahan, Sahaya S. Mokoginta, dan Kepala Bagian Hukum, Rendra Dilapanga. Sementara rombongan Kanwil HAM hadir dipimpin oleh Mangatas Nadeak, Kepala Kanwil HAM Sulawesi Tengah, didampingi sejumlah pejabat struktural dan fungsional.
Program yang dibahas menitikberatkan pada penguatan kesadaran HAM di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya Dinas Kesehatan, agar prinsip-prinsip HAM diterapkan secara nyata dalam pelayanan publik. Selain itu, program Desa Sadar HAM akan dijalankan di Desa Kopandakan sebagai upaya membangun desa yang responsif terhadap pemenuhan dan perlindungan hak asasi warga.
Tidak kalah penting, Pemerintah Kota Kotamobagu bersama Kanwil HAM akan mendorong penyusunan dan evaluasi rancangan peraturan daerah (Ranperda) maupun peraturan daerah (Perda) agar berperspektif HAM. Langkah ini juga termasuk penilaian kepatuhan internal pemerintah terhadap standar dan prinsip HAM dalam tata kelola pemerintahan.
Wali Kota Kotamobagu menyambut positif seluruh program yang direncanakan. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mengedepankan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia dalam setiap kebijakan dan pelayanan publik.
“Pemerintah Kota Kotamobagu siap bersinergi dengan Kanwil HAM untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada HAM,” ujar Wali Kota.
Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan, Sahaya S. Mokoginta, menekankan relevansi program HAM dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. “Penguatan pemahaman HAM bagi ASN penting agar setiap kebijakan dan layanan kepada masyarakat menjunjung tinggi prinsip keadilan, non-diskriminasi, dan perlindungan hak warga. Kami siap mengoordinasikan perangkat daerah agar program ini berjalan optimal,” jelasnya.
Pertemuan ini diharapkan dapat semakin memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Kota Kotamobagu dan Kanwil HAM, sehingga tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berperspektif HAM dapat diwujudkan sepanjang 2026.
