Berita-BMR.COM | Bolmong – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keberlangsungan ekosistem hutan. Hal itu ditandai dengan pelaksanaan Lokakarya Finalisasi Dokumen Kajian Teknis Pengusulan Koridor Ekologis Muara Pusian yang dibuka langsung oleh Bupati Bolaang Mongondow, Yusra Alhabsyi, di Ruang Meeting Room Paloko, Hotel Sutanraja Kotamobagu, Senin (25/5/2026).
Kegiatan strategis tersebut turut dihadiri unsur Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Utara, Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, pimpinan lembaga WCS Program Indonesia, akademisi, organisasi mitra lingkungan, para camat, sangadi, hingga peserta lokakarya dari berbagai elemen.
Dalam sambutannya, Bupati Yusra Alhabsyi menegaskan bahwa persoalan pelestarian hutan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat maupun sektor kehutanan semata, melainkan kewajiban bersama seluruh elemen masyarakat.
Menurutnya, Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki kawasan hutan yang sangat luas, mencapai sekitar 72 persen dari total wilayah daerah. Kondisi tersebut menjadikan hutan sebagai penyangga utama kehidupan masyarakat, sekaligus aset ekologis yang harus dijaga secara serius.
“Sebagian besar kehidupan kita bergantung pada hutan. Karena itu, pengelolaan hutan tidak boleh hanya berorientasi pada eksploitasi demi kepentingan sesaat tanpa memperhatikan keberlangsungan ekosistem dan hak hidup satwa liar di dalamnya,” ujar Bupati Bolmong.
Ia mengungkapkan, kerusakan hutan yang terus terjadi mulai memunculkan dampak nyata terhadap keseimbangan ekologis, salah satunya ditandai dengan terganggunya habitat satwa liar yang kini semakin sering keluar dari kawasan hutan.
Fenomena tersebut, kata dia, menjadi alarm penting bahwa keseimbangan alam mulai terganggu akibat kurang optimalnya perlindungan kawasan hutan.
“Hutan harus dijaga agar kehidupan di dalamnya tetap berlangsung. Ketika satwa mulai kehilangan habitat, itu pertanda ada masalah serius pada ekosistem kita,” tegasnya.
Bupati juga berharap forum lokakarya tersebut tidak hanya menjadi agenda diskusi seremonial, tetapi mampu melahirkan rekomendasi konkret yang dapat ditindaklanjuti secara nyata oleh seluruh pihak terkait.
“Jangan sampai rekomendasi hanya menjadi catatan di atas meja tanpa tindak lanjut. Tahun depan dibahas lagi persoalan yang sama tanpa penyelesaian. Ini harus menjadi momentum memperkuat langkah bersama dalam menjaga hutan kita,” katanya.
Sementara itu, Kepala Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, Decky Hendra Prasetya, menjelaskan bahwa penyusunan dokumen kajian koridor ekologis Muara Pusian dilatarbelakangi pentingnya menjaga konektivitas ekosistem antara kawasan konservasi Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dengan wilayah di luar kawasan taman nasional.
Ia mengatakan, satwa liar tidak mengenal batas administrasi maupun ruang kelola manusia. Karena itu, keberadaan kawasan hutan lindung, hutan produksi, hingga area perkebunan masyarakat di sekitar taman nasional tetap menjadi bagian penting dari jalur jelajah satwa liar.
“Satwa liar tidak punya batas ruang seperti manusia. Karena itu, manusialah yang harus menyesuaikan pola pengelolaan kawasan agar bisa hidup berdampingan dengan satwa secara aman dan berkelanjutan,” ujar Decky.
Menurutnya, koridor ekologis sangat penting untuk memfasilitasi pergerakan satwa antar habitat, sekaligus memperkuat ketahanan ekosistem dalam menghadapi ancaman perubahan iklim yang kini menjadi isu global.
Ia menambahkan, kawasan sekitar Taman Nasional Bogani Nani Wartabone memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan populasi satwa endemik Sulawesi serta menjaga keseimbangan lingkungan hidup secara menyeluruh.
Melalui lokakarya tersebut, pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan diharapkan mampu menyusun langkah kolaboratif dalam mewujudkan koridor ekologis yang berkelanjutan demi menjaga kelestarian hutan dan satwa liar di Bolaang Mongondow.
