Berita-BMR.COM | BOLMONG — Bupati Bolaang Mongondow, Yusra Alhabsyi, meluruskan isu yang berkembang terkait kedatangannya ke Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara beberapa waktu lalu. Kehadirannya di lembaga penegak hukum tersebut ditegaskan murni sebagai agenda koordinasi pemerintah daerah dalam memperjuangkan nasib masyarakat penambang rakyat di Bolaang Mongondow.
Penegasan itu disampaikan menyusul beredarnya foto dirinya saat berada di Kantor Kejati Sulut yang kemudian memunculkan berbagai spekulasi di tengah publik.
Menurut Yusra, persoalan yang dihadapi penambang rakyat mulai banyak ia temukan saat melaksanakan Safari Ramadan di sejumlah desa di wilayah Bolaang Mongondow. Dalam dialog bersama masyarakat, banyak penambang tradisional mengaku kesulitan menjual hasil tambang emas mereka akibat berhentinya aktivitas para pembeli emas di Sulawesi Utara.
Kondisi tersebut terjadi setelah mencuatnya proses penyidikan dugaan korupsi tambang ilegal milik PT Hakian Wellem Rumansi di wilayah Minahasa Tenggara. Dampaknya, aktivitas transaksi emas ikut terganggu dan berimbas langsung pada ekonomi masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari sektor pertambangan rakyat.
Melihat situasi itu, Yusra mengaku tidak tinggal diam. Ia memilih mendatangi Kejati Sulut guna menyampaikan langsung kondisi masyarakat penambang yang terdampak, sekaligus mencari solusi agar roda perekonomian warga tetap berjalan.
Selain menjalin koordinasi dengan Kejati Sulut, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow juga terus membangun komunikasi bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk menyamakan langkah dalam penanganan persoalan pertambangan rakyat.
Yusra menegaskan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk hadir di tengah masyarakat, terutama ketika warga mengalami kesulitan ekonomi yang menyangkut mata pencaharian sehari-hari.
Ia juga meminta masyarakat tidak menggiring opini negatif terkait kunjungannya ke kantor kejaksaan. Menurutnya, koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum merupakan bagian yang wajar dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Kalau memang ada pemeriksaan tentu saya sampaikan secara terbuka. Jadi kedatangan saya ke Kejati murni untuk berkoordinasi terkait kondisi masyarakat penambang rakyat di Bolaang Mongondow,” tegasnya
