Berita-BMR.Com | JAKARTA – Pemerintah menyiapkan gebrakan besar di sektor pendidikan! Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengusulkan tambahan anggaran fantastis sebesar Rp52,9 triliun untuk Tahun Anggaran 2026, dengan dua misi utama: perluasan Program Indonesia Pintar (PIP) dan revitalisasi besar-besaran infrastruktur sekolah di seluruh penjuru negeri.
Dihadapan Komisi X DPR RI, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa usulan ini bukan sekadar angka, tetapi strategi jangka panjang untuk membenahi kualitas dan akses pendidikan nasional.
“PIP dan revitalisasi satuan pendidikan adalah prioritas utama. Kami ingin memastikan setiap anak Indonesia bisa belajar dengan layak, dari usia dini hingga tamat sekolah menengah,” tegas Mu’ti dalam rapat kerja.
Dalam pemaparannya, Mu’ti menjelaskan bahwa dari total anggaran tambahan yang diajukan, Rp13,4 triliun dialokasikan khusus untuk memperluas cakupan PIP. Targetnya ambisius: 18,5 juta siswa dari jenjang SD hingga SMA akan menerima manfaat langsung dari program ini.
Yang menarik, Kementerian juga menyasar jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) dalam perluasan PIP, sebagai bagian dari komitmen mendukung program Wajib Belajar 13 Tahun.
“Penyesuaian biaya untuk SD dan SMP serta perluasan ke TK kami anggap krusial. Ini bukan soal bantuan tunai semata, tapi soal membuka akses pendidikan sejak usia sedini mungkin,” ujar Mu’ti.
Tak berhenti di situ, Kemendikdasmen juga memprioritaskan revitalisasi fisik satuan pendidikan. Lewat anggaran sebesar Rp14,18 triliun, pemerintah menargetkan perbaikan menyeluruh terhadap 11.686 sekolah – baik negeri maupun swasta, formal maupun non-formal – yang selama ini menghadapi kendala sarana dan prasarana.
“Ini langkah penting untuk memastikan bahwa setiap ruang kelas di Indonesia menjadi tempat yang aman, nyaman, dan layak bagi proses belajar mengajar,” kata Mu’ti.
Secara keseluruhan, Kemendikdasmen mengusulkan tambahan anggaran Rp52,9 triliun, melengkapi alokasi awal sebesar Rp55 triliun yang telah diterima. Rencana besar ini mendapat respons positif dari DPR RI, khususnya Komisi X.
Meski demikian, DPR menekankan bahwa pengawasan dan efektivitas penggunaan dana akan menjadi sorotan utama.
“Kami mendukung penuh program prioritas pendidikan, tapi pelaksanaannya harus akuntabel dan berdampak langsung. Jangan sampai dana sebesar ini tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar salah satu anggota Komisi X.
Pembahasan teknis akan terus dilanjutkan dalam rapat-rapat mendatang, dengan harapan besar bahwa pendidikan Indonesia benar-benar bergerak naik kelas — tidak hanya di atas kertas, tapi nyata di lapangan.
