Berita-BMR.Com | KOTAMOBAGU — Wali Kota Kotamobagu, dr. Weny Gaib, Sp.M., bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Kotamobagu dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI Tahun 2025, sekaligus Penyampaian Keterangan Presiden atas RUU APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan, Jumat (15/8/2025).
Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang DPRD Kota Kotamobagu melalui Virtual, itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Jusran D. Mokolanot, S.Ag., M.Si., selalu pimpinan sidang paripurna DPRD Kotamobagu, didampingi Wakil Ketua Ahmad Sabir, S.E., dan dihadiri para anggota DPRD, pimpinan OPD, camat, lurah, serta para sangadi se-Kotamobagu.
Turut hadir Wakil Wali Kota Rendy Virgiawan Mangkat, S.H., M.H., Sekretaris Daerah Sofyan Mokoginta, para asisten dan pimpinan perangkat daerah Pemkot Kotamobagu, serta perwakilan Dandim 1303/Bolmong, Mayor Arh Achmad Janis, mewakili Kapolres Kotamobagu, AKP S.A Thalib, S.Pd., Kabag Log Polres Kotamobagu., mewakili Kejaksaan Negeri Kotamobagu, Jody Mamonto., dan mewakili Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu.
Sidang tahunan ini diawali dengan doa oleh Menteri Agama RI, Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A., dilanjutkan sambutan Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani yang menegaskan pentingnya persatuan bangsa, penguatan Pancasila sebagai ideologi negara, serta tekad menjaga kedaulatan, kemandirian, dan budaya Indonesia di tengah dinamika global.
Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidatonya menyampaikan penghormatan kepada para presiden dan wakil presiden terdahulu, serta para tokoh bangsa yang telah berkontribusi membangun Indonesia. Ia juga menekankan bahwa peringatan kemerdekaan adalah momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan dan mengingatkan pentingnya gotong-royong dalam menghadapi tantangan masa depan.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraannya menyoroti capaian demokrasi Indonesia yang mampu melewati transisi kepemimpinan nasional dengan damai dan bermartabat. Presiden juga memaparkan arah kebijakan pembangunan tahun 2026, yang menitikberatkan pada pemerataan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, penguatan pertahanan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Rapat Paripurna yang diikuti oleh seluruh unsur pemerintahan daerah ini menjadi bagian penting dari sinergi pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan, sekaligus meneguhkan komitmen bersama untuk menjaga persatuan dan kedaulatan bangsa.
