Berita-BMR.com | MANADO – Dua tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum penting untuk mengevaluasi sekaligus merefleksikan arah pembangunan nasional. Semangat tersebut mengemuka dalam Diskusi Publik dan Refleksi Dua Tahun Asta Cita yang digelar Perkumpulan Pemuda Keadilan (PPK) di salah satu hotel di Kota Manado, Sabtu (31/10/2026).
Mengangkat tema “Merawat Toleransi, Menguatkan Ekonomi Biru”, forum ini tidak sekadar menjadi ruang bertukar gagasan, tetapi juga wadah menyampaikan pandangan kritis terhadap pelaksanaan agenda pembangunan nasional.
Diskusi menghadirkan dua figur dari latar belakang berbeda, yakni politisi sekaligus mantan anggota DPR RI, Kamran Mochtar Podomi, serta akademisi dan budayawan Sulawesi Utara, Reiner Emyot Ointoe.
Ketua Umum PP Perkumpulan Pemuda Keadilan, Dendi Budiman, menegaskan bahwa perjalanan Asta Cita membutuhkan pengawalan bersama agar seluruh agenda strategis pemerintahan dapat diwujudkan secara nyata.
Menurut Dendi, Presiden Prabowo memiliki komitmen besar dalam membangun kedaulatan bangsa, terutama melalui penguatan sektor energi dan pangan.
“Pak Prabowo betul-betul ingin kedaulatan bangsa bisa diwujudkan melalui kedaulatan energi dan pangan. Semoga ini bisa terwujud,” ungkap Dendi.
Ia juga menekankan bahwa diskusi publik tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Sebaliknya, ruang-ruang dialog seperti ini perlu terus dihidupkan agar aktivis, pemuda, dan masyarakat sipil dapat mengambil peran dalam menentukan arah masa depan bangsa.
“Kita berharap diskusi seperti ini tidak hanya berakhir di sini, tetapi terus berlanjut sehingga peran kita sebagai aktivis dan masyarakat sipil betul-betul bisa diwujudkan menuju kedaulatan kita sebagai satu bangsa dan menuju Indonesia Emas 2045,” tambahnya.
Sementara itu, Kamran Mochtar Podomi memandang Asta Cita sebagai gagasan besar yang menempatkan kekayaan sumber daya Indonesia sebagai kekuatan utama untuk mewujudkan kemandirian bangsa.
Namun, menurutnya, cita-cita tersebut membutuhkan kesinambungan kebijakan dan komitmen seluruh elemen masyarakat agar tidak berhenti sebatas konsep maupun dokumen perencanaan.
Ia secara khusus menyoroti Asta Cita kedelapan yang menitikberatkan pada penguatan kehidupan demokrasi, toleransi, dan harmoni sosial.
“Khususnya pada Asta Cita kedelapan, yang menitikberatkan pada aspek toleransi. Untuk menuju supaya seluruh kebijakan itu dapat dieksekusi secara pemerintahan dan tidak melanggar aturan, baik aturan di dalam negeri ataupun aturan internasional, maka Asta Cita ini tidak bisa berhenti,” urai Kamran.
Ia mengakui, delapan agenda prioritas pemerintahan memiliki cakupan yang besar dan tidak mudah diterjemahkan dalam pelaksanaan di lapangan. Karena itu, dibutuhkan kesadaran kolektif serta keterlibatan seluruh warga negara.
“Agar bisa terealisasi secara maksimal, delapan program ini harus dieksekusi dengan penuh kesadaran oleh seluruh warga negara Indonesia,” tegasnya.
Berbeda dengan pandangan tersebut, akademisi sekaligus budayawan Sulawesi Utara, Reiner Emyot Ointoe, menghadirkan perspektif kritis dengan menyoroti sejumlah paradoks dalam implementasi Asta Cita, khususnya ketika dihadapkan pada realitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Reiner juga mengulas karakter kepemimpinan Presiden Prabowo dengan membandingkannya dengan mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sosok yang dikenal luas dengan gagasan pluralisme dan keberanian dalam memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan.
Ia bahkan menyebut Prabowo sebagai versi lain dari Gus Dur, meski menurutnya terdapat perbedaan dalam keberanian menghadapi persoalan di lingkaran kekuasaan.
“Tapi Gus Dur lebih berani, karena dia tahu persis bahwa yang dia hadapi adalah perilaku orang-orang di sekelilingnya,” pungkas Reiner.
Menariknya, diskusi tersebut tidak hanya menghasilkan pertukaran pandangan dan catatan kritis. Kegiatan ditutup dengan deklarasi bersama menolak penyebaran berita bohong (hoaks) dan disinformasi yang berpotensi merusak persatuan serta memecah belah kehidupan berbangsa.
Deklarasi ini menjadi pesan bahwa menjaga keutuhan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat, khususnya generasi muda.
Melalui forum tersebut, PPK mendorong agar refleksi dua tahun Asta Cita menjadi momentum memperkuat budaya dialog, merawat toleransi, serta mengawal pembangunan ekonomi nasional, termasuk potensi ekonomi biru, demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan berkeadilan menuju Indonesia Emas 2045.
(**)
