Berita-BMR.com | Bolmong – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) kembali melakukan langkah strategis dalam penguatan birokrasi melalui pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pejabat administrator dan pengawas tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Lantai I Kantor Daerah dan dipimpin langsung oleh Bupati Yusra Alhabsyi.
Pelantikan ini turut dihadiri Wakil Bupati Dony Lumenta, Sekretaris Daerah Abdullah Mokoginta, Asisten III Ramlah, jajaran staf khusus, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa rotasi dan mutasi merupakan bagian tak terpisahkan dari dinamika organisasi pemerintahan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga ritme kerja, sekaligus menghadirkan penyegaran dalam tubuh birokrasi.
Penempatan jabatan, kata dia, telah melalui proses yang terukur dan berbasis sistem seleksi yang mengedepankan profesionalitas serta independensi tim penilai. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil merupakan hasil dari tahapan yang panjang dan terstruktur.
Lebih jauh, Bupati menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten Bolmong tidak menerapkan pola mutasi besar-besaran secara instan, melainkan memilih pendekatan yang lebih cermat dan hati-hati. Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap pejabat yang ditempatkan benar-benar sesuai dengan kompetensi dan tanggung jawab jabatan.
Para pejabat yang baru dilantik juga diingatkan untuk segera menuntaskan pekerjaan di unit kerja masing-masing, terutama dalam menghadapi tahapan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), guna menghindari adanya beban administrasi yang tertinggal.
Pelantikan ini, lanjutnya, merupakan bagian dari upaya memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan struktur organisasi yang semakin tertata, diharapkan akselerasi pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
Di sisi lain, Bupati juga mengungkapkan bahwa penataan birokrasi di lingkungan Pemkab Bolmong masih akan terus berlanjut. Sejumlah posisi, baik di tingkat eselon II, III, maupun IV, termasuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, masih dalam proses evaluasi dan penyesuaian.
Langkah tersebut sejalan dengan dorongan reformasi birokrasi dari pemerintah pusat melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian PAN-RB, yang menuntut kesesuaian antara jabatan, kompetensi, dan pangkat/golongan aparatur sipil negara.
Dengan pelantikan ini, Pemkab Bolmong menegaskan arah kebijakan birokrasi yang lebih profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang efektif.
