Berita-BMR.com | Bolmong – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow mulai menyiapkan skema kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN) melalui penerapan Work From Home (WFH).
Kebijakan ini disampaikan langsung Bupati Yusra Alhabsyi, SE., MSi., saat memberikan sambutan pada pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat administrator dan pengawas, Senin (20/4/2026), di pendopo kantor daerah.
Dalam pernyataannya, Bupati Yusra Alhabsyi mengungkapkan bahwa penerapan WFH akan segera diuji coba dalam waktu dekat dengan melihat langkah-langkah yang tepat untuk pemberlakuan.
“Pemerintah daerah akan menentukan hari pelaksanaan secara selektif, dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan di masing-masing perangkat daerah agar tetap berjalan optimal,” ucap Bupati Bolmong.
Menurutnya, skema ini menjadi bagian dari upaya penyesuaian pola kerja ASN sekaligus menjaga efektivitas pelayanan publik di tengah dinamika birokrasi saat ini.
Di tengah rencana tersebut, persoalan disiplin ASN justru menjadi perhatian serius. Bupati Yusra Alhabsyi sempat menyoroti adanya penurunan tingkat kehadiran dan kepatuhan terhadap jam kerja di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD), khususnya di lingkungan ibu kota kabupaten.
Temuan di lapangan menunjukkan masih adanya ASN yang tidak mengikuti apel, hingga aktivitas yang tidak relevan dengan tugas saat jam kerja berlangsung. Kondisi ini bahkan memicu teguran keras dari jajaran pimpinan, sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja aparatur.
Bupati menegaskan bahwa penerapan WFH bukanlah bentuk kelonggaran, melainkan strategi untuk memperbaiki sistem kerja dan meningkatkan produktivitas ASN. Ia meminta seluruh aparatur tetap menjaga disiplin, integritas, dan tanggung jawab, baik saat bekerja di kantor maupun dari rumah.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengingatkan para pejabat yang baru dilantik untuk menjalankan amanah jabatan dengan penuh komitmen. Ia berharap kepercayaan yang diberikan dapat diwujudkan melalui kinerja nyata yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Langkah penataan disiplin dan penerapan pola kerja baru ini diharapkan menjadi bagian dari transformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow menuju tata kelola yang lebih profesional dan responsif.
