Berita-BMR.com | Bolmong – Dinamika penyegaran birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) kembali bergulir. Kali ini, sosok Renti Mokoginta, S.Pd., MAP resmi menerima Surat Keputusan (SK) sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), menandai langkah lanjutan dalam penguatan struktur pemerintahan daerah.
Penyerahan SK tersebut dilakukan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Abdullah Mokoginta, Rabu (22/04/2026), sebagai bagian dari konsolidasi birokrasi untuk menjaga stabilitas dan efektivitas kinerja pemerintahan.
Menariknya, penunjukan ini datang tak lama setelah Renti Mokoginta dilantik dalam jabatan strategis sebagai Asisten II Sekda Bolmong. Kepercayaan ganda yang diberikan kepada Renti menjadi sinyal kuat bahwa ia dinilai memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam mengawal sektor penting, khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah.
Sebagai Plt. Kaban BKD, Renti akan memegang peran vital dalam memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Posisi ini menjadi krusial, mengingat BKD merupakan salah satu pilar utama dalam menopang keberhasilan program pembangunan daerah.
Sekda Abdullah Mokoginta dalam arahannya menegaskan bahwa penunjukan ini bukan sekadar pengisian jabatan, melainkan bagian dari strategi besar pemerintah daerah dalam menghadirkan birokrasi yang adaptif dan berorientasi hasil.
“Setiap amanah harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Kami ingin memastikan pengelolaan keuangan daerah semakin kuat, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya profesionalisme, integritas, serta sinergi antar perangkat daerah dalam mendukung kelancaran program pembangunan.
Dengan pengalaman dan posisi strategis yang kini diemban, Renti Mokoginta diharapkan mampu membawa energi baru dalam memperkuat sistem keuangan daerah sekaligus menjaga kesinambungan kebijakan pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow.
Langkah ini semakin menegaskan komitmen Pemkab Bolmong dalam membangun birokrasi yang solid, responsif, dan siap menjawab tantangan pembangunan ke depan.
