Berita-BMR.com | Bolmong – Bupati Bolaang Mongondow, Yusra Alhabsyi, SE., MSi., Kamis (7 Mei 2026) turun langsung menyerap aspirasi masyarakat petani di Kecamatan Bilalang Bersatu, dalam sebuah pertemuan yang berlangsung penuh dialog dan harapan terhadap masa depan sektor pertanian di daerah tersebut.
Dalam kesempatan itu, Yusra Alhabsyi tidak hanya mendengarkan berbagai kebutuhan dan keluhan petani, namun juga memaparkan langkah-langkah strategis Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow ke depan bersama Wakil Bupati Dony Lumenta dalam membangun sektor pertanian yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Di hadapan masyarakat, Bupati Yusra Alhabsyi menegaskan bahwa sektor pertanian menjadi perhatian utama pemerintah daerah mengingat mayoritas masyarakat Bolaang Mongondow menggantungkan hidup pada bidang tersebut.
Menurutnya, dari total sekitar 259 ribu penduduk Bolaang Mongondow, hampir 70 persen berprofesi sebagai petani. Kondisi itu membuat kebijakan pemerintah harus benar-benar berpihak kepada masyarakat yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
“Petani merupakan kelompok terbesar yang memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Bolaang Mongondow. Karena itu, sektor ini harus menjadi prioritas,” ujar Yusra.
Ia menjelaskan, selama ini berbagai usulan masyarakat terkait pertanian telah disampaikan melalui mekanisme musyawarah mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Sebagai kepala daerah, dirinya memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh kebutuhan masyarakat dapat dipetakan dan diperjuangkan di tengah keterbatasan anggaran.
Yusra juga menggambarkan besarnya potensi sumber daya alam Bolaang Mongondow yang dikenal subur dan kaya hasil pertanian. Bahkan, hampir seluruh jenis tanaman dinilai cocok dikembangkan di wilayah tersebut.
Tak hanya tanaman pangan, sejumlah komoditas perkebunan dan agro tertentu juga disebut memiliki potensi besar yang tidak dimiliki banyak daerah lain.
Data luas lahan pertanian sawah di Bolaang Mongondow, kata dia, diperkirakan berkisar antara 17 ribu hingga 21 ribu hektare, sementara lahan kering mencapai sekitar 20 ribu hektare. Dengan potensi itu, sektor pertanian diyakini mampu menjadi penggerak utama kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara serius dan terarah.
Karena itu, pemerintah daerah mulai mengambil langkah pembenahan di sektor pertanian sebagai bagian dari prioritas pembangunan daerah.
Meski demikian, Yusra mengakui tantangan yang dihadapi saat ini tidak ringan. Pengurangan anggaran terjadi mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah dan desa sebagai dampak kebijakan nasional.
Namun menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti mencari solusi bagi masyarakat.
“Pemerintah harus punya cara lain, harus berkreasi agar keterbatasan anggaran tidak berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat,” katanya.
Yusra juga menegaskan dirinya tidak ingin menutup ruang komunikasi dengan masyarakat meski banyak usulan yang terus bertambah di tengah keterbatasan keuangan daerah.
Sebagai pemimpin, ia memilih menghadapi langsung berbagai persoalan masyarakat, termasuk mendengar kebutuhan para petani secara terbuka.
“Seorang pemimpin punya kewajiban menghadapi masalah dan harapan masyarakat. Soal bagaimana merealisasikannya, itu yang akan terus kita perjuangkan bersama,” tandasnya.
