Berita-BMR.com | KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu mulai bergerak menuju transformasi sistem pengelolaan sampah. Tak lagi sepenuhnya bergantung pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), pemerintah daerah kini merancang pola penanganan sampah berbasis wilayah dengan memperkuat pengolahan sejak tingkat desa dan kelurahan hingga kecamatan.
Langkah strategis tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin langsung Wali Kota Kotamobagu, dr. Weny Gaib, Sp.M., Senin (9/11/2026).
Rakor yang berlangsung di ruang kerja Wakil Wali Kota itu melibatkan jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), staf ahli, para lurah, serta sangadi. Turut hadir Sekretaris Daerah Sofyan Mokoginta, Asisten II Noval Manoppo, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Erwin Pasambuna, Kepala Dinas PUPR Claudi Mokodongan, dan Kepala Dinas PMD Chelsie Paputungan.
Dalam pembahasan tersebut, Weny Gaib bersama jajaran menyoroti pentingnya perubahan pola penanganan sampah, terutama melalui pemilahan sampah organik atau basah dan anorganik atau kering. Skema yang disiapkan mengarah pada pengolahan sampah di masing-masing kecamatan sebelum residunya dikirim ke TPA.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kotamobagu, Erwin Pasambuna, mengungkapkan bahwa konsep tersebut dirancang untuk menghadirkan fasilitas pengolahan sampah di setiap kecamatan. Dengan begitu, sampah yang dihasilkan desa dan kelurahan dapat ditangani lebih dekat dari sumbernya.
“Rakor ini membahas rencana pengelolaan sampah. Namun, program ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit, kurang lebih Rp8 miliar,” ungkap Erwin usai rapat.
Menurutnya, rencana tersebut masih membutuhkan kajian teknis secara menyeluruh. Pemerintah harus memperhitungkan kebutuhan peralatan, teknologi pengolahan, hingga kesiapan lokasi pembangunan fasilitas.
Aspek penentuan lokasi juga menjadi perhatian serius. Fasilitas pengolahan nantinya harus ditempatkan jauh dari kawasan permukiman agar aktivitas operasionalnya tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat.
Tak hanya mengandalkan pemerintah daerah, DLH juga membuka ruang keterlibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat peran pemerintah desa dan kelurahan dalam mengelola sampah secara mandiri, sekaligus membangun kesadaran masyarakat untuk memilah sampah sejak dari rumah tangga.
Besarnya tantangan pengelolaan sampah di Kotamobagu tergambar dari data produksi sampah harian yang mencapai 60,88 ton dari empat kecamatan. Jika diakumulasikan, jumlahnya mencapai 1.826,34 ton per bulan atau 16.437,06 ton dalam setahun.
Kecamatan Kotamobagu Barat menjadi penyumbang sampah terbesar dengan 20,14 ton per hari. Disusul Kotamobagu Selatan sebanyak 16,80 ton, Kotamobagu Timur 15,26 ton, dan Kotamobagu Utara 8,68 ton per hari.
Angka tersebut menjadi gambaran nyata bahwa persoalan sampah membutuhkan penanganan serius dan terencana. Terlebih, kondisi serta kapasitas TPA yang semakin terbatas menuntut adanya alternatif pengelolaan yang lebih efektif.
Menariknya, rencana pembaruan sistem ini juga mulai dilirik investor. Ketertarikan tersebut membuka peluang bagi Pemkot Kotamobagu untuk mengembangkan teknologi pengolahan sampah yang lebih modern, sekaligus memiliki nilai ekonomi.
Melalui koordinasi lintas perangkat daerah, Pemkot Kotamobagu kini mulai mematangkan sejumlah aspek penting, mulai dari kebutuhan anggaran, penyediaan lahan, pemilihan teknologi, hingga pola kemitraan dengan BUMDes dan peluang kerja sama investasi.
Jika terealisasi, skema ini diharapkan menjadi babak baru pengelolaan sampah di Kotamobagu. Bukan sekadar memindahkan sampah dari satu tempat ke tempat lain, melainkan membangun sistem yang mampu mengurangi timbulan sampah sejak dari sumbernya, menekan beban TPA, serta menciptakan lingkungan kota yang lebih bersih dan berkelanjutan.
