Berita-BMR.COM | KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu terus mendorong lahirnya pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) yang semakin cepat, mudah, dan berkualitas. Salah satu langkah yang ditempuh adalah membuka ruang partisipasi masyarakat melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2026 yang digelar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Kotamobagu, Kamis (25/6/2026), di RM Endang Naukoko, Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur.
Forum tersebut menjadi wadah dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk mengevaluasi sekaligus menyempurnakan standar pelayanan administrasi kependudukan agar semakin selaras dengan kebutuhan warga.
Kegiatan dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Kotamobagu, Sahaya S. Mokoginta, yang hadir mewakili Wali Kota Kotamobagu. Turut hadir Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Utara, Christodarma S.M. Sondakh, Kepala Disdukcapil Kota Kotamobagu Roi Paputungan, Staf Khusus Wali Kota Bidang Informasi Supardi Bado, serta diikuti lurah, sangadi, tokoh masyarakat, pelajar, dan berbagai pemangku kepentingan.
Membacakan sambutan Wali Kota, Sahaya Mokoginta menegaskan bahwa Forum Konsultasi Publik memiliki peran strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
“Forum konsultasi publik memiliki peran strategis dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang administrasi kependudukan. Kegiatan ini bukan hanya sekadar agenda formal, tetapi menjadi sarana membangun komunikasi, kolaborasi serta partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik, cepat, mudah, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa dokumen administrasi kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, hingga dokumen kependudukan lainnya merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi syarat utama dalam mengakses berbagai layanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga layanan perbankan.
Karena itu, Pemerintah Kota Kotamobagu terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan melalui penguatan kapasitas aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, serta penyempurnaan standar pelayanan yang adaptif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat.
Menurut Sahaya, pelayanan publik yang berkualitas tidak dapat dibangun hanya oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam memberikan kritik, saran, dan masukan menjadi bagian penting untuk memastikan setiap kebijakan pelayanan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia juga mengingatkan seluruh jajaran Disdukcapil Kota Kotamobagu agar terus menjaga integritas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Saya mengajak seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu agar terus meningkatkan integritas, profesionalisme, disiplin, dan budaya melayani. Jadikan setiap pelayanan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat,” tegasnya.
Melalui Forum Konsultasi Publik tersebut, peserta diberikan kesempatan menyampaikan berbagai aspirasi terkait kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Seluruh masukan yang dihimpun akan menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan standar pelayanan sehingga semakin mudah diakses, transparan, efektif, dan sesuai harapan masyarakat.
Mengakhiri sambutan Wali Kota, Sahaya menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam forum tersebut. Ia berharap rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi pijakan untuk memperkuat kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kota Kotamobagu, sekaligus mempercepat terwujudnya pelayanan publik yang profesional, modern, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
